Wujudkan Desa Inklusi, Kemendesa dan PBNU Gelar FGD, Lakpesdam Purwakarta: Pastikan Golongan Marginal Teradvokasi!
 |
| FGD Perumusan Tematik Desa Inklusi |
Pupu Tarpu Hawa, S.Pd., S.I.P., Sekretaris Lakpesdam PCNU Purwakarta yang bertindak sebagai panitia lokal, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencapai kesepakatan bersama antara delapan desa inklusi mengenai pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa inklusi.
"Pertama, kita ingin menetapkan kesepakatan bersama untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa inklusi," jelas Pupu dalam pernyataannya pada Jum’at, 2 Juli 2024.
Ia juga menambahkan pentingnya kerjasama dengan Balai Besar BBPPD Kementerian Desa PDTT untuk memfasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat desa.
Program ini diharapkan dapat membantu desa-desa dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024 yang akan direalisasikan pada tahun 2025.
Program ini diharapkan dapat membantu desa-desa dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024 yang akan direalisasikan pada tahun 2025.
"Kami juga akan fokus pada advokasi untuk golongan marginal, termasuk lansia, ibu kepala rumah tangga, dan disabilitas," imbuh Pupu.
Dengan pelatihan keterampilan dan wirausaha, diharapkan mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pemerintahan desa.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPMD Kabupaten Purwakarta, Bappeda, Tim Hukum Pemda, hingga kepala desa dari delapan desa yang terlibat. Selain itu, para peserta juga termasuk BPD dan kader sekolah lapang dari masing-masing desa. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat desa itu sendiri.
Program P3PD, yang sudah berjalan selama tiga semester, telah memberikan banyak kontribusi signifikan. Sejak dimulainya program ini, 223 desa telah mendapatkan SK sekolah lapang dengan 5.575 pengurus terlibat. Hingga Juni 2024, 7.740 orang telah dilatih dalam perencanaan pembangunan desa. Program ini juga berhasil mengakomodasi usulan kelompok rentan dalam dokumen RKPDes yang akhirnya diterjemahkan dalam dokumen APBDes.
Dalam tahun terakhir program, fokus utama adalah memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan. Ini mencakup peraturan desa yang sesuai dengan tematik desa serta model pendampingan yang mempertimbangkan budaya lokal.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari DPMD Kabupaten Purwakarta, Bappeda, Tim Hukum Pemda, hingga kepala desa dari delapan desa yang terlibat. Selain itu, para peserta juga termasuk BPD dan kader sekolah lapang dari masing-masing desa. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat desa itu sendiri.
Program P3PD, yang sudah berjalan selama tiga semester, telah memberikan banyak kontribusi signifikan. Sejak dimulainya program ini, 223 desa telah mendapatkan SK sekolah lapang dengan 5.575 pengurus terlibat. Hingga Juni 2024, 7.740 orang telah dilatih dalam perencanaan pembangunan desa. Program ini juga berhasil mengakomodasi usulan kelompok rentan dalam dokumen RKPDes yang akhirnya diterjemahkan dalam dokumen APBDes.
Dalam tahun terakhir program, fokus utama adalah memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan. Ini mencakup peraturan desa yang sesuai dengan tematik desa serta model pendampingan yang mempertimbangkan budaya lokal.
"Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan," ujar Pupu.
Kegiatan "Perumusan Tematik, Regulasi Desa dan Kebijakan" merupakan langkah penting menuju desa inklusi di Purwakarta. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memfokuskan pada pemberdayaan golongan marginal, program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat desa dan memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desanya.
Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Lakpesdam PBNU dan Kementerian Desa untuk mendukung desa-desa dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat akuntabilitas sosial dalam setiap perencanaan pembangunan.***
Kegiatan "Perumusan Tematik, Regulasi Desa dan Kebijakan" merupakan langkah penting menuju desa inklusi di Purwakarta. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memfokuskan pada pemberdayaan golongan marginal, program ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat desa dan memastikan bahwa setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desanya.
Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Lakpesdam PBNU dan Kementerian Desa untuk mendukung desa-desa dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat akuntabilitas sosial dalam setiap perencanaan pembangunan.***
