Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget Atas Posting

Danantara Tidak Bisa Diaudit? Badan Pengelola Investasi Indonesia Terbesar di Dunia

Danantara Tidak Bisa Diaudit? Badan Pengelola Investasi Indonesia Jadi yang Terbesar di Dunia
Peluncuran BPI Danantara di Istana Negara (24/2)
MANGENJANG.COM, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025. 

Dengan modal kelola mencapai US$ 900 miliar atau Rp 14.715 triliun, Danantara diproyeksikan menjadi badan pengelola investasi terbesar di dunia. 

Namun, kabar bahwa lembaga ini tidak bisa diaudit oleh BPK dan KPK menimbulkan tanda tanya besar.

Fungsi dan Visi Danantara

Danantara dibentuk untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi negara, terutama melalui pengelolaan tujuh BUMN besar seperti Pertamina, PLN, BRI, BNI, Mandiri, Telkom, dan MIND ID. 

Lembaga ini memiliki visi untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia melalui pengelolaan investasi berkelanjutan.

“Danantara bukan sekadar dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa,” ujar Prabowo dalam pidato peluncuran.

Kekhawatiran soal Audit dan Transparansi

Meski Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus dikelola secara transparan dan bisa diaudit, payung hukum yang mengatur lembaga ini justru membatasi kewenangan BPK dan KPK. 

Menurut UU BUMN yang baru, pemeriksaan laporan keuangan Danantara dilakukan oleh akuntan publik, sementara BPK dan BPKP hanya dapat memeriksa jika ada permintaan dari DPR.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengkritik hal ini. 

“BPK dan KPK tidak diberikan kewenangan penuh untuk melakukan audit. Ini berisiko meningkatkan potensi korupsi di BUMN yang tergabung di Danantara,” ujarnya.

Dukungan OJK dan Optimisme Pimpinan BUMN

Di tengah kekhawatiran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik kehadiran Danantara. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa Danantara akan mendukung pengelolaan BUMN yang lebih efisien dan transparan.

Pimpinan bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Mandiri juga optimistis dengan kehadiran Danantara. 

Direktur Utama BRI Sunarso menyebut bahwa lembaga ini akan memberikan fleksibilitas operasional, sementara Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menegaskan bahwa dana nasabah tidak akan digunakan untuk investasi Danantara.

Keberhasilan Danantara dalam mengelola kekayaan negara akan sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitasnya. 

Dengan melibatkan mantan presiden dan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dalam pengawasan, Prabowo berharap Danantara dapat menjadi solusi strategis untuk mengoptimalkan BUMN dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, tanpa mekanisme audit yang kuat dari BPK dan KPK, kepercayaan publik terhadap Danantara tetap menjadi tantangan besar yang harus diatasi.***